Keliping Berita

Badan Standardisasi Nasional Sebut Makin Banyak Produsen yang Ajukan Produknya Agar berSNI

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sepanjang 2017, realisasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk maupun perusahaan tercatat sebesar 49 persen untuk kategori wajib (comply).

Sementara, kategori SNI secara sukarela mencapai 70 persen.

Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya mengatakan berdasarkan uji sampling yang dilakukan oleh BSN, realisasi SNI kategori secara sukarela dari tahun ke tahun trennya semakin meningkat.

"Artinya, semakin banyak orang yang memiliki produk atau perusahaan itu yang tidak diwajibkan tetapi mereka ingin menyimpulkan bahwa komoditinya itu terbaik untuk konsumen," jelasnya saat konferensi pers terkait peluncuran Indonesia Quality Expo 2018 di kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur, Jumat (20/4/2018).

Bambang menjelaskan, sebenarnya SNI memiliki dua kategori, yakni SNI wajib dan sukarela.

"SNI wajib ini mencakup beberapa produk maupun perusahaan. Serta, biasanya diwajibkan bagi kementerian yang memang sebagai regulator," jelasnya.

Akan tetapi, dilakukan analisis terlebih dahulu terkait bagaimana dampak setelah diberlakukan kewajiban SNI tersebut.

"Jadi, sebelumnya dilakukan Regulator Impact Analysis (RIA) terkait dampaknya setelah diwajibkan SNI seperti apa dan itu memakan proses yang rumit," lanjutnya.

Adapun terdapat empat kategori kriteria untuk mendapatkan lisensi ini, yakni keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

"Proses pengurusan SNI melalui LSP (Lembaga Sertifikasi Produk) dan semua harus terintegrasi dan ada laboratoriumnya juga. Kalau tidak ada laboratoriumnya berarti itu masih outsourcing," ujanya.

Hingga saat ini, khususnya di Jawa Timur sudah lebih dari 1.233 merek produk dari industri yang memiliki sertifikat SNI.

Adapun produknya mulai dari elektrik dan elektronika, makanan dan minuman, konstruksi dan bangunan, kendaraan atau otomotif.

Sementara, Lembaga Sertifikasi Produk di Jawa Timur kurang lebih sebanyak 10 lembaga dengan harga dan jenis uji yang beragam.

Di samping itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Timur, Fattah Jasin mengatakan sebanyak 55 persen produk domestik dari industri kecil dan menengah di produksi dari Jawa Timur.

Ia mengimbau, para pelaku industri kecil dan menengah tersebut untuk melakukan standarisasi sesuai dengan komoditinya.

"IKM sebaiknya masuk sesuai komoditinya. Misal kalau batik ya ke batik, mebel ya ke mebel. Supaya itu memudahkan standarisasinya dan waktunya pun efisien. Kalau tidak begitu susah bakal ketinggalan," pungkasnya.

Penulis: Arie Noer Rachmawati

Editor: Anugrah Fitra Nurani

Link: http://jatim.tribunnews.com/2018/04/20/badan-standardisasi-nasional-sebut-makin-banyak-produsen-yang-ajukan-produknya-agar-ber-sni?page=all.

SHARE